Langsung ke konten utama

Upaya Hukum Pidana

Belajar Mengenal Ilmu Hukum 

Upaya Hukum Pidana


Putusan hakim merupakan aspek penting dan sangat diperlukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, karena di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh  kepastian hukum tentang statusnya.Kepastian hukum merupakan dambaan setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.
Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan, upaya hukum adalah hak tedakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
Upaya hukum dalam perkara pidana ditempuh setelah putusan hakim yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Musyawarah majelis hakim disusun berdasarkan fakta dan kaeadaan, yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh para pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. 
Jika putusan telah diucapkan terutama putusan pemidanaan, maka hakim ketua majelis wajib memberitahukan kepada terpidana apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 196 ayat (3) KUHAP, yaitu :
1. Hak segera menerima atau menolak putusan
2. Hak mempelajari utusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan,yaitu 7 (tujuh) hari setelah keputusan dijatuhkan atau setelah keputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. 
3. Hak meminta penangguhan melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan menurut undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan. 
4. Hak meminta banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) jis. Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
 5. Hak segera mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu selama perkara banding sebelum diputus oleh pengadilan.
Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan hakim atau putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :
 a.Putusan bebas dari segal tuduhan hukum.
 b.Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman.
 c.Putusan yang mengandung pemidanaan.
Terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan, maka :
hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan hakim yang mengandung pemidanaan di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.
Upaya hukum yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu  
1. dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, dan seterusnya 
2.  dapat pula mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, jika tidak puas terhadap keputusan pengadilan tinggi. 
Upaya hukum yang demikian merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam BabXVII KUHAP. 
Di samping itu, undang-undang mengatur pula adanya upaya hukum luar biasa, diatur dalam Bab XVIII KUHP, yang terdiri dari 
1. pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan 
2. peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.

Beberapa Upaya Hukum yang bisa di tempuh antara lain :
1. UPAYA HUKUM PRAPERADILAN
Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.
Dalam hal ini Praperadilan terbiasa digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. 
Dengan mendasarkan atas ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan adalah merupakan wewenang pengadilan negeri dimana praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
Adapun kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut:
1.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya. 
Adapun hak  mengajukan permintaan untuk dapat diperiksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau  pula sah dan tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.
Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.
Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan  penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini).

2. UPAYA HUKUM BIASA
a. Banding (Pasal 67 KUHAP)
Terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/onslag van alle rechtvervollging atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).
b. Kasasi (Pasal 244 KUHAP)
Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir  oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak.
Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:
1)     apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2)     apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3)     apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
Dalam tingkat kasasi ini pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dengan alasan yang diuraikan. Selanjutnya Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

3. UPAYA HUKUM LUAR BIASA
a. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP)
Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP)
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Permintaan peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah Agung mengadili hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagai berikut:
1)     Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2)     Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3)     Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
selanjutnya, atas dasar alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam poin 1, 2 dan 3 di atas (Pasal 263 Ayat [2] KUHAP) maka terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu secara jelas memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi pemidanaan tidak dijatuhkan.
Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat diterima tersebut tidak terkait dengan substansi/materiil pemeriksaan peninjauan kembali namun lebih kepada alasan formil yang tidak terpenuhi sehingga terhadapnya dapat diajukan kembali.
Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan KUHAP maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan itu dan membuat putusan sebagai berikut:
1)     Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan dasar pertimbangnnya;
2)     Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai berikut:
a)     putusan bebas;
b)     putusan lepas dari segala tuntutan;
c)     putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
d)     putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
Dalam hal Mahakamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak boleh  melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Rembang Inspirations 2020

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MENDIDIK SI BUAH HATI

1. Yang Harus Dipahami Orang Tua dalam Mendidik Anak  Rembang, 2021. Tak setiap anak memiliki karakter yang sama, ada yang lembut, penurut namun ada juga yang bandel , keras dan lain-sebagainya. Penulis bukan bermakdut menggurui atau merasa paling baik dalam mendidik anak, namun tujuan menulis ini hanyalah sekedar untuk bisa belajar bersama agar diantara kita setidaknya bisa mencoba dengan pola didik yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Setiap perilaku buruk si buah hati tentu karena berbagai alasan. Misalnya, mereka mungkin kesal atau tertekan, atau mungkin tidak tahu apa yang dilakukan salah. Mereka mungkin tidak termotivasi, setidaknya pada saat ini, untuk bersikap kooperatif, atau mungkin ingin melakukan sesuatu walaupun tahu itu salah. Pola asuh perlu disesuaikan sehingga merupakan respons yang tepat untuk masalah tersebut. Ada beberapa fitur umum dari pengasuhan yang sukses atau keterampilan inti yang telah ditunjukkan oleh para peneliti di semua bidan...

KALIMANCUR GOWAK

KALIMANCUR GOWAK Rembang Inspirations (RBI)  Tempat yang memiliki panorama indah dengan air terjun alami ini ada di desa Gowak kecamatan Lasem . Ternyata tempat ini mempunyai wisata alam yang memukau, berupa  air terjun yang ada di Desa Gowak kecamatan Lasem kabupaten Rembang jawa tengah ,Kalimancur  masih dalam kawasan Perhutani KPH Kebonharjo Kalimancur mulai ramai dikunjungi wisatawan saat musim Penghujan, apalagi tepat liburan panjang, Kalimancur termasuk wisata musiman karena dimusim Kemarau debit air sangat kecil, maka anda jangan sampai kecewa untuk berkunjung di musim penghujan saja Air terjun Kalimancur ini ada 3 tingkatan, lumayan bagus dan eksotis, apalagi dibagian hulu, ada sebuah kolam kecil ukuran 3 meter bulat yang terbuat dari alam, akibat air yang mengalir, sehingga membuat bebatuan seperti kolam yang sangat jernih sekali dan rasanya dingin. Selain bisa menikmati keindahan air terjun, juga dapat menikmati keindahan tebing-tebing b...

MUNGKIN YANG PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM SEJARAH

Rimbang Inspirations (RBI) MUNGKIN YANG PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM SEJARAH Covid-19 ternyata benar-benar menjadi catatan sepanjang sejarah peradaban manusia. Corona (Covid-19) sungguh mampu merubah segala tatanan manusia sebagaimana dari yang sebelumnya. Situasi pandemi memaksa semua tatanan harus menyesuaikan diri tanpa terkecuali.  Begitu  juga dengan penyelenggaraan Pilkada, dimana tahapan yang sedang berjalanpun harus terhenti walau akhirnya di lanjutkan kembali. Pelantikan PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang sempat tertunda sejak akhir maret lalu, akhirnya berhasil dilaksanakan seiring putusan KPU untuk melanjutkan tahapan Pilkada mulai 15 Juni 2020. Yang akhirnya diawali dengan giat pelantikan PPS yang sempat tertunda. Namun demikian, acara ini mungkin akan menjadi sejarah sepanjang penyelenggaraan Pemilu di negeri ini. Pelantikan PPS yang berlangsung tak seperti pelantikan-pelantikan sebelumnya, karena tak harus bertemu dan  bertatap muka melainka...