Belajar Mengenal Ilmu Hukum
Upaya Hukum Pidana
Pasal 1 angka 12 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan, upaya hukum adalah hak tedakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Upaya hukum dalam perkara pidana ditempuh setelah putusan hakim yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Musyawarah majelis hakim disusun berdasarkan fakta dan kaeadaan, yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh para pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.
Jika putusan telah diucapkan terutama putusan pemidanaan, maka hakim ketua majelis wajib memberitahukan kepada terpidana apa yang menjadi haknya berdasarkan Pasal 196 ayat (3) KUHAP, yaitu :
1. Hak segera menerima atau menolak putusan
2. Hak mempelajari utusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan,yaitu 7 (tujuh) hari setelah keputusan dijatuhkan atau setelah keputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.
3. Hak meminta penangguhan melaksanakan putusan dalam waktu yang ditentukan menurut undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ini menerima putusan.
4. Hak meminta banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) jis. Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
5. Hak segera mencabut pernyataan menolak putusan dalam waktu selama perkara banding sebelum diputus oleh pengadilan.
Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan hakim atau putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :
a.Putusan bebas dari segal tuduhan hukum.
b.Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman.
c.Putusan yang mengandung pemidanaan.
Terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan, maka :
hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan hakim yang mengandung pemidanaan di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.
Upaya hukum yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu
1. dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, dan seterusnya
2. dapat pula mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, jika tidak puas terhadap keputusan pengadilan tinggi.
Upaya hukum yang demikian merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam BabXVII KUHAP.
Di samping itu, undang-undang mengatur pula adanya upaya hukum luar biasa, diatur dalam Bab XVIII KUHP, yang terdiri dari
1. pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan
2. peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi.
Beberapa Upaya Hukum yang bisa di tempuh antara lain :
1. UPAYA HUKUM PRAPERADILAN
Praperadilan
merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara
formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.
Dalam hal ini Praperadilan terbiasa
digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas
ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang
dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka.
Dengan mendasarkan atas ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan adalah
merupakan wewenang pengadilan negeri dimana praperadilan tersebut dipimpin
oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan
dibantu oleh seorang panitera.
Adapun kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut:
1.sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2.ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Terhadap
permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau
tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh tersangka,
keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebutkan alasanya.
Adapun hak mengajukan permintaan untuk
dapat diperiksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau pula
sah dan tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula
alasannya.
Selain
dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas
dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan
atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh tersangka atau pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebutkan alasanya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi
lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.
Atas
putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal
81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan
praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau
tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap
pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama
yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga
termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam
uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit
disebutkan dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian, dapat disimpulkan
melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas
putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan
dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini).
2. UPAYA HUKUM BIASA
a. Banding (Pasal 67 KUHAP)
Terhadap
diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka
untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat
pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/vrijpraak (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/onslag van alle rechtvervollging atau
lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang
tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat
(putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas).
b. Kasasi (Pasal 244 KUHAP)
Terhadap
putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan
lain selain daripada Mahkamah Agung (Red: pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi), terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas murni/vrijpraak.
Selanjutnya
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat
kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna
menentukan:
1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
Dalam tingkat kasasi ini pihak yang mengajukan upaya
hukum, undang-undang mewajibkan adanya memori kasasi dalam
permohonannya, dengan alasan yang diuraikan. Selanjutnya
Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan
dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi
gugur.
3. UPAYA HUKUM LUAR BIASA
a. Pemeriksan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP)
Demi
kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat
diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi
demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263 KUHAP)
Terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli
warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung.
Permintaan
peninjauan kembali diajukan bersamaan dengan memori peninjauan kembali
dan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut Mahkamah Agung mengadili
hanya dengan alasan yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagai berikut:
1)
Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2)
Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan
yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu
dengan yang lain;
3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
selanjutnya,
atas dasar alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam poin 1, 2 dan 3
di atas (Pasal 263 Ayat [2] KUHAP) maka terhadap suatu putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan
permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu secara jelas
memperlihatkan bahwa dakwaan telah terbukti akan tetapi pemidanaan tidak
dijatuhkan.
Dalam
hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tersebut pada Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung menyatakan
bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai
dasar alasannya. Pernyataan tidak dapat diterima tersebut tidak terkait
dengan substansi/materiil pemeriksaan peninjauan kembali namun lebih
kepada alasan formil yang tidak terpenuhi sehingga terhadapnya dapat
diajukan kembali.
Dalam
hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali
tersebut memenuhi persyaratan dan alasan peninjauan kembali telah sesuai
dengan ketentuan KUHAP maka Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan
itu dan membuat putusan sebagai berikut:
1)
Apabila alasan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, Mahkamah Agung
menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan
yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dengan
dasar pertimbangnnya;
2)
Apabila alasan pemohon benar atau terbukti, maka Mahkamah Agung
membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan
menjatuhkan putusan yang alternatifnya sebagai berikut:
a) putusan bebas;
b) putusan lepas dari segala tuntutan;
c) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
d) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
Dalam
hal Mahakamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan
kembali itu maka dengan alasan apapun pidana yang dijatuhkan tidak
boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.
Rembang Inspirations 2020
Komentar
Posting Komentar